Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Pal)

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat, namun korupsi menjadi tantangan besar di Indonesia karena telah meluas di berbagai sektor dan merusak stabilitas sosial, ekonomi, serta nilai-nilai demokrasi. Meskipun ada upaya pemberantasan oleh KPK, korupsi tetap marak dan sering kali disertai penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan penanganan tegas melalui tindakan preventif dan represif untuk menjaga pembangunan nasional dan memperkuat lembaga demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif untuk memberantas korupsi, termasuk penegakan hukum yang cermat dan adil. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, serta mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkankan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. Metode penelitian yang digunakan berjenis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, dan metode analisis data ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa Stenny Tumbelaka tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Poso. Majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan melawan hukum atau persekongkolan dalam proses pengadaan tersebut. Barang yang diadakan telah diterima sesuai spesifikasi tanpa merugikan negara, dan diskon yang diterima dianggap sah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan pengadaan yang berlaku. Hakim menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum serta memastikan hak-hak terdakwa dilindungi.
Kata Kunci : Korupsi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana