Analisisi Yuridis Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Melalui Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/Pn.Sby)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan hambatan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN. SBY dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda. Putusan hakim tersebut dianalisa berkaitan dengan kesesuaian terhadap aturan hukum dan akibat hukumnya. Latar belakang pada penelitian ini adalah sertifikat hak milik tanah yang merupakan bukti kepemilikan yang sah ternyata dapat dimanipulasi oleh pihakpihak tertentu untuk diterbitkannya sertifikat tanah ganda. Hal ini kemudian perlu dibuktikan kepemilikan yang sah terkait sertifikat tanah yang sebenarnya dikarenakan sertifikat merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum kpemilikan tanah kepada pemiliknya. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk menganalisis pertimbangan terkait duduk perkara dan landasan hukumnya dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN. SBY yang disesuaikan dengan ketentuan norma dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknis analisis berupa analisis silogisme. Hambatan yang dapat terjadi dalam memutus perkara sertifikat ganda, putusan hakim bertentangan dengan peraturan yang berlaku, lemahnya aturan mengenai pendaftaran tanah dan ketidaktahuan masyarakat. Putusan hakim yang memerintahkan penerbitan duplikat sertifikat tanpa membatalkan atau menghapus sertifikat asli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hukum berupa penerbitan sertifikat ganda yang melanggar Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Juncto Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menghendaki adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik atas bidang tanah yang lebih dahulu terbit secara sah menurut hukum. Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat atas suatu bidang tanah yang kuat, karena memuat data yuridis maupun fisik yang tertuang di dalamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa selama sertifikat tersebut diakui eksistensinya, maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sah, dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada kewenangan absolut Pengadilan Negeri berkaitan dengan alas hak yang sah terkait perolehan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian hal ini masih merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Sertifikat tanah, Putusan Pengadilan, Hak tanah, Hambatan