Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Salah satunya tentang Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Tujun penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2024 berdasarkan pada teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah baik dan lancar mulai dari sebelum dan setelah ditetapkan Peraturan Daerah. Sumber daya yang ada sudah lengkap dan optimal, terbukti dengan berhasilnya dipasang 7.459 APJ. Disposisi telah tepat sasaran untuk pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan. Struktur Birokrasi tentang Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik, terbukti dengan dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022.
Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022, KPBU, Alat Penerangan Jalan (APJ)