Rekomendasi APBDes diajukan oleh Pemerintah Desa atas kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebagai salah satu prasyarat untuk bisa disahkan dan dilaksanakannya kegiatan kegiatan yang tercantum dalam APBDes tersebut. Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih terfokus pada prioritas pembangunan yang mendesak dan relevan dengan kebutuhan desa, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi APBDes bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, termasuk Dana Desa (DD) yang berasal dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini penting untuk mencegah penggunaan dana yang tidak tepat atau pemborosan. Tujuan penelitian untuk menganalisa Manajemen pengajuan rekomendasi ABDes di Kecamatan Wonoasri. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna penggunaan, jenis penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika, tantangan, dan aspek-aspek kualitatif dalam proses pengajuan rekomendasi APBDes. Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis juga bisa berupa individu, benda, peristiwa seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian. Teknik yang digunakan peneliti berjenis purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2019) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang MANAJEMEN dalam proses pengajuan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Menggunakan Teori dari George R. Terry yaitu POAC, penelitian ini menyelidiki tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam proses rekomendasi. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa secara umum, proses pelayanan pengajuan rekomendasi APBDes di Kecamatan Wonoasri telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, masalah koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal. Selain itu, partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Berdasarkan temuan-temuan ini, studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan koordinasi antar lembaga, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan partisipasi publik. Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses rekomendasi APBDes, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBDes.
Kata Kunci: manajemen, rekomendasi, perencanaan