Tindak pidana kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi pada anak, sehingga masyarakat dan orang tua menjadi khawatir. Kekerasan Seks berupa Pencabulan yang dilakukan orang dewasa secara fisik kepada anak dapat memberikan dampak buruk terhadap rusaknya generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana seks dalam undang-undang perlindungan anak dalam putusan nomor:16/Pid.Sus/2022/PN Kln dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana seks yang tidak ada bukti visum et repertum Psikiatrikum (VeRP). Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis Penelitian adalah kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa tindak pidana seksual dalam undang-undang perlindungan anak di wilayah hukum pengadilan negeri klaten, hakim tidak memerlukan bukti visum et repertum Psikiatrikum (VeRP), pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor :16/Pid.Sus/2022/PN Kln alat bukti sangat sumir sebatas tiga orang saksi termasuk korban anak dan surat keterangan psikologi. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada seseorang harus ada minimal dua alat bukti yang sah dan telah mendapat keyakinan dari hakim.
Kata Kunci: Pembuktian visum et repertum Psikiatrikum (VeRP); Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Kekerasan Seks Pencabulan.